FOKUSMEDIA.CO.ID — Sebanyak 272 personel gabungan dari TNI, Polri, Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Warga Jaga Jakarta mengikuti Apel Jaga Warga di Jalan Pejompongan Raya, Bendungan Hilir, Tanah Abang. Apel ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi keamanan lingkungan dari tingkat RT hingga kota.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan keamanan lingkungan membutuhkan kepedulian bersama. Menurutnya, komunikasi antarwarga menjadi kunci mencegah potensi gangguan keamanan.
272 Personel Gabungan dari Lima Unsur
Apel diikuti 272 peserta yang berasal dari unsur TNI, Polri, Pemkot Jakarta Pusat, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta Warga Jaga Jakarta. Keterlibatan lintas instansi ini menegaskan bahwa penanganan keamanan tidak bisa diserahkan hanya kepada aparat kepolisian.
Budi menekankan pentingnya menjaga keamanan secara berjenjang, mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga kota. "Keamanan lingkungan membutuhkan kepedulian bersama," kata Budi dalam keterangan tertulis.
Komunikasi Antarwarga Jadi Kunci Deteksi Dini
Menurut Budi, komunikasi antarwarga perlu terus diperkuat agar potensi gangguan dapat diketahui dan dicegah sejak dini. "Komunikasi antarwarga perlu terus diperkuat agar potensi gangguan dapat diketahui dan dicegah sejak dini," ujarnya.
Pendekatan ini menempatkan warga sebagai bagian dari sistem deteksi dini, bukan sekadar objek pengamanan. Warga Jaga Jakarta yang terlibat dalam apel berperan sebagai penghubung antara komunitas setempat dan aparat keamanan.
Koordinasi Lintas Instansi di Tingkat Kota
Apel Jaga Warga mempertemukan unsur keamanan dan pemerintah daerah dalam satu forum koordinasi. Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, dan Pemkot Jakarta Pusat berbagi peran dalam menjaga ketertiban lingkungan.
Satpol PP dan Dinas Perhubungan turut dilibatkan karena gangguan keamanan di wilayah padat penduduk sering berkaitan dengan ketertiban umum dan lalu lintas. Sinergi ini diharapkan mempercepat respons terhadap persoalan di lapangan.
Kegiatan serupa diharapkan berlanjut di tingkat kelurahan dan kecamatan lain di Jakarta Pusat. Pola koordinasi yang melibatkan warga langsung dinilai lebih efektif menjangkau persoalan yang tidak terdeteksi dari pusat komando.
