JAKARTA - Bencana banjir yang melanda wilayah Aceh dan Sumatera Utara meninggalkan dampak besar, termasuk ratusan batang kayu hanyut yang terbawa arus.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bergerak cepat untuk memanfaatkan kayu-kayu tersebut sebagai sumber daya material dalam mendukung pemulihan masyarakat terdampak.
Pemanfaatan dilakukan dengan prosedur yang ketat dan terukur untuk memastikan manfaatnya tepat sasaran serta mendukung rehabilitasi pascabencana.
Langkah Terstruktur Kementerian Kehutanan
Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Subhan, menjelaskan bahwa pemanfaatan kayu hanyut dilakukan secara tertib dan terkontrol.
Dukungan alat berat membantu proses pemilahan kayu berlangsung cepat dan aman, sehingga kayu yang layak dapat segera digunakan untuk kebutuhan warga terdampak banjir.
“Dengan dukungan alat berat, pemilahan kayu hanyutan bisa dilakukan lebih cepat dan aman. Kayu yang layak kami manfaatkan untuk kebutuhan darurat warga,” kata Subhan.
Langkah ini merujuk pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 863 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kayu Hanyutan Akibat Bencana Banjir Sebagai Sumber Daya Material untuk Rehabilitasi dan Pemulihan Pascabencana di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. SK ini menjadi dasar hukum dan pedoman operasional pemanfaatan kayu hanyut secara bertanggung jawab.
Pemanfaatan Kayu di Aceh Utara
Pendataan terakhir yang dilakukan hingga tanggal 6 Januari 2026 menunjukkan bahwa di Kabupaten Aceh Utara terdapat 454 batang kayu dengan volume 730,95 meter kubik yang telah dinyatakan layak dimanfaatkan.
Proses pemilahan dan pemanfaatan kayu ini melibatkan koordinasi antara Kemenhut, TNI, dan Kementerian Pekerjaan Umum, dengan dukungan 35 unit alat berat.
Alat berat tersebut digunakan untuk membersihkan dan memilah kayu di halaman rumah warga sekaligus mengangkat kayu dari aliran air. Proses ini merupakan langkah awal penting dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana banjir yang melanda wilayah tersebut.
Pemanfaatan kayu hanyut tidak hanya berfungsi sebagai bahan bangunan darurat, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan hunian sementara (huntara) yang dibangun sesuai dengan hasil kajian dan riset Universitas Gadjah Mada (UGM).
Pembangunan huntara ini didesain untuk memenuhi kebutuhan pengungsi secara optimal dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan dan keberlanjutan.
Hingga saat ini, penggunaan kayu oleh masyarakat dan lembaga kemanusiaan telah mencapai 28,86 meter kubik. Dua unit huntara sedang dalam proses pembangunan dan satu unit sudah selesai dibangun menggunakan kayu hasil pemanfaatan tersebut.
Pemanfaatan Kayu di Sumatera Utara
Tidak hanya di Aceh Utara, di wilayah Sumatera Utara khususnya di Desa Garoga, Huta Godang, dan Aek Ngadol, pemanfaatan kayu hanyut juga berjalan masif. Di sana, Kementerian Kehutanan didukung 20 alat berat dan 10 dump truck untuk mempercepat proses pembersihan dan pemilahan kayu.
Kayu yang sudah diolah dimanfaatkan untuk kebutuhan pengungsian dan penanganan darurat pascabencana, termasuk sebagai bahan dasar hunian sementara dan fasilitas pendukung lainnya bagi warga yang terdampak.
Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara, Novita Kusuma Wardani, menegaskan bahwa seluruh pemanfaatan kayu dilakukan secara terkontrol dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sebanyak 430 keping kayu olahan dengan volume 6,95 meter kubik dimanfaatkan sebagai alas lantai untuk 267 unit tenda darurat. Penatausahaan dan pengawasan terus kami lakukan agar pemanfaatannya tepat sasaran,” ujar Novita.
Sinergi Antarlembaga dalam Pemulihan Pasca Bencana
Keberhasilan pemanfaatan kayu hanyut tidak terlepas dari sinergi berbagai lembaga yang terlibat. Kemenhut berkoordinasi erat dengan TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyediakan alat berat serta dukungan logistik dalam proses pembersihan dan pengolahan kayu.
Pendekatan terpadu ini memastikan pemanfaatan kayu tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga efisien dan sesuai dengan kebutuhan warga terdampak banjir.
Koordinasi lintas instansi juga mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sehingga masyarakat dapat segera kembali beraktivitas dengan kondisi yang lebih baik.
Kemenhut juga menggandeng universitas ternama seperti UGM dalam kajian riset pengembangan hunian sementara. Pendekatan berbasis riset ini penting agar pembangunan huntara yang menggunakan kayu hanyut tidak hanya cepat dan murah, tetapi juga aman, nyaman, dan layak huni.
Harapan dan Tantangan ke Depan
Pemanfaatan kayu hanyut ini menjadi contoh nyata bagaimana sumber daya alam yang sebelumnya dianggap limbah dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan masyarakat pascabencana.
Namun, proses ini juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti kebutuhan pengawasan ketat agar tidak ada penyalahgunaan kayu dan memastikan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
Ke depan, Kemenhut berharap upaya pemanfaatan kayu hanyut dapat terus berjalan lebih baik dan terintegrasi dengan program pemulihan pascabencana lainnya.
Dukungan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sangat dibutuhkan agar proses rehabilitasi berjalan lancar dan berkelanjutan.
Pemerintah juga mengajak masyarakat terdampak untuk berperan aktif dalam proses pemanfaatan kayu, sekaligus menjaga lingkungan agar bencana serupa dapat diminimalisir di masa mendatang.