JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan program rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah terealisasi sebanyak 196.400 unit lebih secara nasional. Program ini dirancang untuk mengurangi backlog perumahan dengan menyediakan rumah subsidi berjangka KPR lima persen bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Per hari ini kita sudah realisasi FLPP secara nasional di angka 196.400-an,” kata Maruarar, didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, usai meninjau perumahan SMK Residence 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, Selasa, 7 Oktober 2025. Pernyataan ini menunjukkan pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan hunian masyarakat MBR di berbagai daerah.
Menteri Maruarar menambahkan, rumah subsidi yang telah dibangun dan siap ditempati, menunggu putusan hingga akad kredit, totalnya mencapai 240.265 unit. “Kalau rumah yang sudah dibangun yang sudah ready stock menunggu putusan kredit hingga akad kredit itu totalnya ada di 240.265,” ungkap Ara, sapaan akrab Menteri PKP.
Program ini tidak hanya fokus pada penyediaan hunian layak, tetapi juga diharapkan mendorong perekonomian lokal. Ara menekankan pembangunan rumah subsidi memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar, termasuk sektor konstruksi dan UMKM terkait.
Ara juga menyampaikan kesiapan pemerintah menambah kuota rumah subsidi bila masih ada kebutuhan masyarakat. “Kalau Bapak Gubernur, Pak Bupati, dan rakyat Sumut masih membutuhkan, saya tambahkan lagi kuotanya. Tolong ditambahkan lagi kuotanya ya,” ujarnya.
Fokus Sumatera Utara dalam Program FLPP
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebut provinsinya mendapatkan kuota KPR FLPP sebanyak 15.000 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara (ASN). Kuota ini merupakan bagian dari upaya menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan pembangunan rumah subsidi bagi MBR, ASN, serta TNI/Polri di wilayah Sumut.
“Dari 15.000 unit rumah subsidi itu, per hari ini sudah 8.161 unit di Sumatra Utara,” kata Bobby. Angka ini menunjukkan progres signifikan dalam penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di provinsi tersebut.
Penyaluran FLPP di Sumut dianggap strategis karena wilayah ini memiliki kebutuhan perumahan yang cukup tinggi. Pemerintah provinsi dan pusat bekerja sama memastikan proses pembangunan dan penyaluran KPR berjalan lancar.
Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya hunian yang layak dan terjangkau. Rumah subsidi FLPP diharapkan mampu memenuhi standar kualitas, sekaligus mendukung stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Program FLPP juga mendorong pertumbuhan industri konstruksi lokal. Proyek pembangunan rumah subsidi menghadirkan lapangan kerja baru, baik untuk tenaga konstruksi, pekerja material, maupun jasa pendukung lainnya.
Menteri Maruarar menegaskan pemerintah akan terus memantau kebutuhan hunian di berbagai daerah. Jika kuota masih kurang, penambahan unit rumah subsidi dapat segera dilakukan untuk memenuhi permintaan masyarakat MBR.
Selain memberikan hunian, rumah subsidi FLPP diharapkan menstimulasi aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Ara menjelaskan pembangunan rumah mendorong rantai suplai dari berbagai sektor, termasuk toko material bangunan, tukang, dan jasa logistik.
Gubernur Sumut menekankan koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi kunci keberhasilan program. Dukungan pusat memastikan alokasi kuota dan pembiayaan berjalan sesuai target, sehingga rumah subsidi dapat cepat dinikmati masyarakat.
Dampak Ekonomi dan Sosial Program FLPP
Program FLPP juga dianggap sebagai instrumen penting untuk menggerakkan ekonomi rakyat di tengah situasi global yang menantang. Pembangunan rumah subsidi menghadirkan efek berganda, meningkatkan permintaan material, jasa konstruksi, serta menyerap tenaga kerja lokal.
Ara menekankan bahwa pemerintah tidak hanya menargetkan jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga kualitas dan kelayakan hunian. “Program rumah subsidi tidak hanya memberikan tempat tinggal layak, tetapi juga menggerakkan perekonomian rakyat setempat,” ujar Menteri PKP.
Pemerintah daerah, seperti Sumatera Utara, memanfaatkan momentum ini untuk menstimulasi pembangunan di berbagai wilayah. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar rumah subsidi tepat sasaran.
Selain itu, keberadaan rumah subsidi FLPP juga mendorong inklusi keuangan masyarakat. Dengan suku bunga KPR lima persen, masyarakat berpenghasilan rendah memiliki kesempatan untuk memiliki rumah tanpa memberatkan kondisi finansial.
Program ini memberikan kepastian bagi masyarakat MBR untuk memiliki hunian layak. Keberlanjutan FLPP menjadi indikator perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Selain itu, pembangunan rumah subsidi turut mendorong pengembangan kawasan permukiman. Infrastruktur pendukung, seperti jalan, air bersih, dan listrik, ikut tersentuh, sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat.
Menteri Maruarar menegaskan kuota rumah subsidi bisa ditambah sesuai kebutuhan daerah. Hal ini menunjukkan fleksibilitas pemerintah dalam menyesuaikan program dengan kondisi lapangan.
Bagi masyarakat Sumut, program ini menjadi solusi nyata untuk masalah backlog perumahan. Gubernur Bobby Nasution menekankan pentingnya menyukseskan program agar masyarakat MBR segera memperoleh hunian layak.
Selain masyarakat berpenghasilan rendah, ASN, TNI, dan Polri juga menjadi penerima manfaat program FLPP. Hal ini memastikan seluruh kelompok yang membutuhkan dapat memperoleh rumah sesuai kemampuan finansialnya.