JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia melebarkan jangkauan objek penilaian Opini Ombudsman RI Tahun 2026 hingga menyasar badan usaha milik negara (BUMN), perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH), sampai badan hukum milik negara (BHMN).
Anggota Ombudsman RI Partono menuturkan bahwa evaluasi malaadministrasi pelaksanaan pelayanan publik yang membuahkan hasil berupa Opini Ombudsman RI umumnya hanya menyasar lingkup kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
"Perluasan objek penilaian ini merupakan bagian dari upaya Ombudsman RI untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara menyeluruh serta memperkuat upaya pencegahan malaadministrasi," ujar Partono dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (16/07/2026).
Oleh karena itu, Ombudsman telah melangsungkan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan pelayanan publik di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 2 Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Partono memaparkan bahwa agenda tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan pelaksanaan Penilaian Malaadministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang direncanakan bergulir pada Agustus mendatang.
Partono mengutarakan bahwa pemantauan dilakukan demi mendapatkan potret langsung terkait pemenuhan standar pelayanan publik, termasuk segi aksesibilitas, keamanan, serta kenyamanan yang dirasakan masyarakat selaku pengguna jasa.
Partono melengkapi bahwa ORI berkomitmen menjamin pihak penyelenggara pelayanan publik telah merealisasikan standar pelayanan yang sudah diatur.
Disebutkan pula bahwa ketersediaan sarana bagi penyandang disabilitas, ruang laktasi, toilet, hingga tempat bermain anak, menjadi beberapa indikator yang dipantau dalam penilaian Opini Ombudsman RI Tahun 2026.
Dalam peninjauan tersebut, Partono bersama Tim Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Malaadministrasi (KUMPM) Ombudsman RI menyambangi pelbagai sarana, seperti Perencanaan dan Pengendalian Terintegrasi (IPC), Terminal Penumpang Nusantara Pura, sampai terminal New Priok Container Terminal One (NPCT1) Tanjung Priok.
Kunjungan itu disambut oleh Direktur Operasi Prasetyadi, Direktur Hubungan Antarlembaga Hendri Ginting, Executive Director 2 Regional 2 Budi Prasetio, Executive General Manager Tanjung Priok Yandri Trisaputra, beserta jajaran manajemen.
Saat menyambangi IPC, Ombudsman RI mendapat paparan mendalam mengenai sistem pengendalian operasional pelabuhan yang kini telah saling terintegrasi.
Sistem itu mengontrol pergerakan lalu lintas kapal, operasional terminal, hingga sinergi pelbagai kegiatan di lingkungan pelabuhan sebagai bagian dari langkah menjaga aspek keselamatan, efektivitas, serta keandalan pelayanan bagi masyarakat luas.
Sementara itu, kala memantau Terminal Penumpang Nusantara Pura, ORI menyaksikan langsung pemenuhan fasilitas penunjang pelayanan publik bagi para penumpang sebagai pengguna jasa.
Ombudsman RI memantau ketersediaan sarana prioritas untuk kelompok rentan, area tunggu, gerbang otomatis (autogate), ruang laktasi, toilet, tempat bermain anak, hingga dukungan konektivitas transportasi yang memengaruhi kualitas pelayanan kepada para pengguna jasa.
Bukan sekadar mengamati fasilitas pelayanan, Ombudsman juga menghimpun informasi seputar kendala yang masih ditemui dalam operasional layanan kepelabuhanan, di antaranya padatnya volume armada logistik yang berisiko memicu kemacetan pada jalur masuk pelabuhan.
Situasi ini menjadi salah satu poin yang ikut diperhatikan lantaran berimbas langsung terhadap kelancaran proses pelayanan publik.
Data dari hasil peninjauan lapangan ini akan dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam perumusan penilaian Opini Ombudsman RI Tahun 2026.
Melalui asesmen tersebut, ORI memacu tiap-tiap penyelenggara pelayanan publik untuk konsisten membenahi mutu layanan, memenuhi standar wajib pelayanan, sekaligus menekan celah malaadministrasi demi terciptanya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.