JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PKB, Daniel Johan, menilai kebijakan pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Barat (Kalbar) sangat mengganggu kelangsungan ekonomi masyarakat. Daniel mendesak agar kompensasi kepada pelanggan disalurkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Selain kompensasi otomatis dari PLN, pemerintah perlu menyiapkan skema khusus bagi UMKM yang mengalami kerugian nyata akibat pemadaman, seperti rusaknya bahan baku, hilangnya omzet, dan terhentinya proses produksi," tulis Daniel dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).
Menurut Daniel, kompensasi tidak cukup hanya berupa potongan tagihan listrik, melainkan harus mampu mendukung pemulihan usaha masyarakat.
"Tapi boro-boro dapat kompensasi, masyarakat justru banyak mengeluh kepada saya, tagihan bukan makin murah tapi makin menjadi-jadi, makin stres masyarakat Pak," tegas Daniel.
Daniel menyoroti bahwa pemadaman ini merugikan berbagai pelaku usaha, mulai dari UMKM, pedagang, percetakan, warung kopi, hingga usaha kuliner, karena listrik merupakan penopang utama ekonomi. Ia mendesak pemerintah dan PLN segera mengakhiri krisis tersebut.
"Bagi rakyat, listrik padam bukan sekadar lampu yang mati, tetapi juga pendapatan yang hilang. Karena itu pemerintah harus segera mengatasi persoalan ini dan memastikan masyarakat yang dirugikan memperoleh kompensasi yang layak," kata Daniel.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah dan PLN transparan mengenai penyebab pemadaman guna memulihkan kepercayaan publik.
"Kami perlu mengawal terus agar pemadaman berkepanjangan tidak kembali terjadi dan tidak terus membebani kehidupan masyarakat Kalimantan Barat dan daerah lain di Indonesia," tulisnya.
Sebelumnya, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Barat menerapkan pemadaman bergilir tiga sesi pada Jumat (3/7/2026), dengan durasi lima jam per sesi.
Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Kalbar, Mukhlis Zarkasih, menjelaskan bahwa gangguan dipicu oleh penurunan kapasitas mesin pembangkit milik Independent Power Producer (IPP) akibat cuaca panas.
“Karena itu, dilakukan pengaturan sistem agar tidak terjadi pemadaman yang lebih luas,” kata Mukhlis, Jumat (3/7/2026).
Mukhlis menegaskan bahwa pemadaman bukan disebabkan oleh kurangnya pasokan energi primer seperti batu bara, dan sistem kelistrikan Kalimantan Barat sebenarnya masih dalam kondisi surplus daya, meski cadangannya terbatas.