JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara sah memotong harga gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) bagi sektor industri menuju tataran US$13 per MMBtu.
Langkah ini diambil tidak lepas dari meroketnya nilai jual gas industri yang dinilai berisiko memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pada sejumlah lini industri.
Bahlil memaparkan, penurunan harga LNG merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Adapun, nominal jual LNG bagi industri saat ini melambung pada rentang US$20-US$23 per MMBtu.
"Diturunkan menjadi US$13 per MMBtu. Jadi dari [sebelumnya] US$20 sampai US$23 per MMBtu, sekarang diturunkan menjadi US$13," ucap bahlil dalam konferensi pers di Kompleks DPR RI, Senin (29/6/2026).
Ia menjabarkan, lonjakan harga gas berlangsung cuma pada gas hasil regasifikasi LNG, sedangkan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang bersumber dari gas pipa konsisten bertengger di level US$6,5 hingga US$7 per MMBtu.
Namun demikian, ia mengamini bahwa saat ini pasokan gas pipa bagi HGBT di kawasan Jawa bagian barat tengah melandai. Imbasnya, para pelaku usaha industri terpaksa mengeksploitasi LNG.
LNG mengantongi formulasi biaya yang berlainan dengan gas pipa. LNG wajib didistribusikan dari Papua, Sulawesi, ataupun Kalimantan. Konsekuensinya, ongkos logistik serta regasifikasi memicu nilai jual LNG di tataran konsumen berada jauh di atas nominal HGBT.
"Itulah yang menjadi penyebab kenapa teman-teman dari sektor industri meminta pemerintah harus turun tangan," ucap Bahlil.
Sebelumnya, kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengutarakan bahwa sedikitnya 50.000 orang terancam PHK akibat kenaikan harga gas industri.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea (AGN) menyampaikan bahwa eskalasi nilai jual gas industri saat ini sudah tidak sanggup dijangkau oleh pelaku usaha.
Semenjak pergolakan geopolitik global mencuat pada tahun ini, harga gas industri disebutnya telah merayap naik dari US$8 per MMBtu menuju angka US$22 per MMBtu.
“Ketika pengusaha tidak dapat membeli lagi gas industri, yang terjadi adalah berhenti produksi. Ketika berhenti produksi, pasti berpengaruh terhadap pekerja,” kata Andi Gani, Senin (22/6/2026).
Ia mengeklaim telah mengingatkan pemerintah perihal betapa krusialnya kendala gas industri terhadap keberlangsungan usaha serta pekerja di tanah air semenjak beberapa bulan lalu.
Bersandarkan pada pendataan internal KSPSI, kuota buruh yang terancam PHK imbas lonjakan harga gas industri disebutnya menyentuh kisaran 50.000 orang.
Menurut pandangan Andi Gani, mayoritas buruh tersebut merupakan pekerja pada pabrik keramik. Ia pun mendesak bergulirnya langkah taktis dari pemerintah.
“Ada satu pabrik besar keramik di Bekasi itu sudah menyatakan PHK seluruh pekerja. Ini yang kami minta kepada pemerintah segera bertindak cepat,” imbuhnya.