JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah membicarakan rencana penyesuaian tarif layanan Transjabodetabek bersama DPRD DKI Jakarta. Sampai saat ini, nominal tarif baru maupun regulasi yang bakal diterapkan belum diketuk palu.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengutarakan diskusi masih bergulir dan keputusan final bakal dipublikasikan sehabis mengantongi kemufakatan dengan DPRD.
“Sekarang ini sedang dalam pembahasan dengan DPRD, nanti setelah final dengan DPRD akan kami umumkan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (29/6/2026), dikutip dari Antara.
Agenda penyesuaian tarif ini menuai atensi lantaran Transjabodetabek memosisikan diri sebagai salah satu sarana transportasi yang diandalkan warga daerah penyangga Jakarta untuk bermobilitas di ibu kota. Pramono menegaskan otoritas setempat tidak mau regulasi tarif malah memicu publik berbalik menggunakan kendaraan privat.
Sebab menurut pandangannya, faktor kenyamanan serta keterjangkauan transportasi publik tetap memosisikan diri sebagai landasan utama dalam memformulasikan keputusan.
Sebelumnya, Pramono memaparkan bakal mengkaji secara mendalam tiap opsi penyesuaian tarif supaya tidak menggerus gairah publik menumpangi angkutan umum.
Bukan sekadar mengulas tarif, Pemprov DKI pun mengagendakan penambahan kuota armada Transjabodetabek demi mendongkrak kualitas fasilitas. Pramono memaparkan penguatan fasilitas wajib melangkah selaras dengan regulasi tarif yang kelak diputuskan.
Berbekal eskalasi armada, diproyeksikan durasi tunggu penumpang bisa terpangkas dan kenyamanan perjalanan konsisten terawat kendati kuota pemakai terus bertambah.
Tarif dan Skema Masih Dikaji
Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza memaparkan proses penetapan tarif masih bertengger dalam fase ulasan dan kajian.
Menurut pandangannya, ketetapan menyangkut tarif tidak bisa direalisasikan secara instan lantaran bersinggungan dengan pelbagai aspek yang berimbas instan kepada masyarakat.
“Masih pembahasan. Nanti Pak Gubernur yang akan sampaikan,” kata Welfizon di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Ia menjabarkan terdapat sederet faktor yang memosisikan diri sebagai materi pertimbangan, mulai dari kapasitas fiskal pemerintah, mutu fasilitas, sampai kapasitas dan keinginan masyarakat guna melunasi tarif transportasi publik.
“Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ada fiskal, layanan, kondisi masyarakat, ability to pay (kemampuan bayar), willingness to pay (kemauan bayar),” ujar Welfizon.
Di samping nominal tarif, pihak Transjakarta juga masih meninjau skema tarif yang bakal dipasang. Sampai sekarang belum dipastikan apakah Transjabodetabek bakal mengaplikasikan tarif berbasis bentang jarak layaknya MRT Jakarta atau konsisten mempertahankan sistem tarif rata (flat) yang eksis saat ini.
Pemprov DKI Jakarta menjamin hasil pembicaraan seputar tarif Transjabodetabek bakal dipublikasikan pasca seluruh rangkaian kajian serta diskusi dengan DPRD rampung direalisasikan.