Komisi VII DPR: Lembaga Independen Perlu demi Putus Monopoli Film

Senin, 22 Juni 2026 | 18:26:01 WIB
DPR Nilai Perlu Lembaga Independen Perfilman Putus Monopoli Bioskop [FOTO : NET].

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga memandang perlunya kehadiran suatu lembaga independen perfilman yang memiliki kewenangan untuk menguji kelayakan sebuah film untuk tayang di layar lebar, demi memotong rantai praktik monopoli.

Ia berpendapat bahwa distribusi penayangan karya film yang diproduksi oleh beragam rumah produksi (production house/PH) semestinya berlangsung secara sehat tanpa dirusak oleh aksi monopoli. 

Menurutnya, praktik monopoli yang terjadi berupa adanya hubungan afiliasi antara pihak PH dengan ekshibitor atau pemilik jaringan bioskop.

"Sebuah film yang sudah diproduksi oleh PH, dengan menggunakan investasi tertentu, itu harus tayang di layar lebar kalau memang kualitasnya cukup bagus dan cukup mumpuni," kata Lamhot saat rapat Panja Kreativitas dan Distribusi Film di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Di samping itu, ia menilai film-film yang dihasilkan tersebut semestinya bisa ikut dimanfaatkan sebagai media promosi kebudayaan serta pariwisata domestik. Ia mengharapkan agar aspek tersebut turut dijadikan bahan evaluasi oleh lembaga independen dimaksud.

Ia juga menyayangkan fenomena belakangan ini di mana film yang diciptakan di Indonesia mayoritas hanya bergenre horor ataupun sinema yang mengangkat kisah perselingkuhan. 

Sementara itu, film-film garapan luar negeri sudah berhasil memperkenalkan destinasi wisata mereka, walau lokasi tersebut sejatinya sudah populer.

"Film James Bond aja diproduksi di Venesia (Italia), padahal Venesia juga sudah sangat terkenal, hanya tujuannya untuk mempromosikan Venesia. Kami belum ada seperti itu, hanya berita perselingkuhan aja, antara menantu dengan mertua, apalah itu," katanya.

Ia pun merasa prihatin lantaran film-film yang lahir saat ini minim akan muatan edukasi. Ia menganggap sinema yang dibuat di Indonesia teramat langka dalam menyajikan cerita kepahlawanan.

Ia membandingkan dengan negara-negara di Eropa yang hingga sekarang masih rajin membuat film yang mengusung narasi kebudayaan sekaligus figur pahlawan mereka, contohnya sinema tentang Viking atau Napoleon Bonaparte.

"Sangat jarang kami dipertontonkan kepahlawanan Diponegoro misalnya, nggak ada yang sifatnya edukatif seperti itu," kata dia.

Terkini