JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, mengungkapkan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperoleh pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp28,34 triliun.
Pagu tersebut dialokasikan ke dalam tiga program utama, yakni infrastruktur konektivitas sebesar Rp19,10 triliun (67,38%), dukungan manajemen sebesar Rp7,60 triliun (26,84%), serta pendidikan dan vokasi sebesar Rp1,63 triliun (5,78%).
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (17/6/2026), Menhub menjelaskan bahwa terdapat kesenjangan (gap) pendanaan yang cukup besar dibandingkan rencana strategis tahun 2027 yang membutuhkan dana Rp46,21 triliun, atau selisih sebesar Rp17,87 triliun.
Bahkan, dibandingkan pagu kebutuhan sebesar Rp55,16 triliun, terdapat celah anggaran hingga Rp26,82 triliun.
"Dapat kami sampaikan dari pagu indikatif sebesar Rp28,34 triliun terdapat beberapa kebutuhan penyelenggaraan transportasi nasional yang belum terpenuhi. Kebutuhan anggaran tersebut terdiri dari dukungan keselamatan sebesar Rp7,98 triliun, dukungan pelayanan sebesar Rp9,17 triliun, layanan keperintisan sebesar Rp957 miliar, dan belanja pegawai sebesar Rp2 triliun," ujar Dudy.
Untuk menutup celah tersebut, Kemenhub mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,11 triliun yang difokuskan pada aspek keselamatan, pelayanan publik, konektivitas wilayah, serta keberlangsungan operasional kementerian.
Salah satu fokus kebijakan Kemenhub pada 2027 adalah implementasi Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) secara menyeluruh.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menegaskan bahwa penanganan kendaraan ODOL tidak bisa dilakukan secara parsial.
Pemerintah kini tengah menjalankan rencana aksi dari hulu ke hilir untuk membenahi ekosistem angkutan logistik demi meningkatkan keselamatan transportasi dan efisiensi logistik nasional.