JAKARTA - Pemerintah bergerak cepat untuk memulihkan kehidupan korban banjir dan longsor di Sumatera. Tidak hanya membangun hunian, pemerintah juga menyiapkan bantuan tambahan bagi kepala keluarga untuk melengkapi rumah.
Setiap kepala keluarga yang menerima hunian tetap (huntap) atau hunian sementara (huntara) akan memperoleh bantuan Rp 3 juta. Dana ini diperuntukkan membeli perabot rumah tangga seperti meja, kursi, dan alat dapur, agar hunian segera layak huni.
Program Bantuan untuk Korban Bencana
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, menjelaskan nominal bantuan masih mengacu pada indeks tahun 2020. Ia menambahkan, pemerintah menunggu arahan Menko PMK jika ada penyesuaian dana agar bantuan tetap relevan dengan kebutuhan saat ini.
Koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sedang dilakukan. Hal ini memastikan pengadaan huntap dan huntara berjalan lancar dan tepat sasaran bagi korban bencana.
“Setelah mereka menempati huntap atau huntara, kita akan memberikan dukungan Rp 3 juta untuk memenuhi kebutuhan rumah,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu, 17 Desember 2025. Bantuan ini diharapkan meringankan beban keluarga korban sekaligus mempercepat pemulihan.
Pembangunan Hunian Tetap di Sumatera
Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyebut, sebanyak 2.603 huntap akan segera dibangun di Sumatera. Pembangunan ini dijadwalkan mulai Desember 2025, tanpa menggunakan anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN).
Dari total 2.603 rumah, 2.500 unit berasal dari bantuan swasta, yakni Yayasan Buddha Tzu Chi, sedangkan 103 unit lainnya diberikan langsung oleh Menteri PKP. “Uangnya non-APBN, 2.500 dari Yayasan Buddha Tzu Chi dan 103 dari saya pribadi,” jelas Ara.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, menambahkan, pembangunan huntap akan dimulai Minggu, 21 Desember 2025. Groundbreaking awal akan dilakukan untuk 103 rumah, sementara sisa rumah swasta akan dibangun secara bertahap di tiga provinsi terdampak.
Lokasi huntap potensial meliputi Sibolga, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Tengah. Pihaknya masih memastikan lahan siap pakai dan bebas dari sengketa agar proses pembangunan dapat berjalan lancar.
Distribusi Hunian dan Bantuan di Tiga Provinsi
Dari total 2.500 rumah swasta, alokasinya dibagi menjadi 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumatera Utara, dan 600 unit di Sumatera Barat. Penyebaran ini disesuaikan dengan jumlah korban serta kebutuhan hunian di masing-masing wilayah.
Selain rumah, pemerintah menekankan pentingnya bantuan tambahan untuk membuat hunian layak huni. Dana Rp 3 juta per KK digunakan untuk membeli perabot dasar, sehingga keluarga korban bisa segera menempati rumah dengan kondisi nyaman.
Program ini menunjukkan sinergi antara pemerintah dan pihak swasta dalam membantu pemulihan korban bencana. Kombinasi hunian siap pakai dan bantuan isi rumah diharapkan mempercepat adaptasi korban terhadap kondisi baru.
Korban bencana tidak hanya menerima bangunan fisik, tetapi juga dukungan untuk menata rumah agar fungsional. Dengan demikian, proses pemulihan psikologis dan sosial bagi korban dapat berlangsung lebih cepat.
Langkah pembangunan huntap ini juga menjadi upaya pemerintah untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang. Penempatan rumah di lokasi aman dan terencana merupakan bagian dari strategi mitigasi bencana di wilayah rawan banjir dan longsor.
Masyarakat diharapkan dapat menempati hunian baru dengan aman dan nyaman. Dengan adanya bantuan isi rumah, keluarga korban tidak perlu khawatir terkait peralatan rumah tangga dasar yang dibutuhkan sehari-hari.
Pemerintah memastikan seluruh pembangunan dan bantuan dilakukan transparan dan tepat sasaran. Koordinasi antara kementerian, BNPB, dan pihak swasta menjadi kunci keberhasilan program ini.
Program ini sekaligus menjadi model penanganan bencana terpadu. Integrasi hunian, bantuan peralatan rumah tangga, dan dukungan sosial-ekonomi bagi korban diharapkan dapat mempercepat pemulihan daerah terdampak.
Dengan pembangunan huntap dan bantuan Rp 3 juta per KK, korban bencana di Sumatera dapat segera menata hidup baru. Kolaborasi pemerintah dan pihak swasta menjadi bukti nyata kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam.