JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengumumkan bahwa pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan akan segera dimulai. Kebijakan ini dijadwalkan berlaku pada akhir tahun 2025.
Pengumuman tersebut disampaikan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 4 November 2025. Cak Imin menegaskan bahwa tanggungan peserta akan otomatis diambil alih oleh BPJS Kesehatan.
Menurutnya, program pemutihan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh warga yang berhak tetap mendapatkan layanan kesehatan nasional. Langkah ini juga diharapkan memperkuat sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara berkelanjutan.
Persyaratan dan Registrasi Ulang Peserta
Pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan akan dilakukan melalui registrasi ulang bagi para peserta yang berhak. Hal ini dimaksudkan agar status kepesertaan mereka aktif kembali dan dapat menikmati layanan kesehatan secara penuh.
Beberapa persyaratan harus dipenuhi peserta agar bisa mendapatkan penghapusan tunggakan. Persyaratan tersebut antara lain terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan beralih ke kategori Peserta Bantuan Iuran (PBI).
Selain itu, pemutihan berlaku bagi peserta dari kalangan tidak mampu. Peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) juga akan diverifikasi melalui pemerintah daerah.
Cak Imin menjelaskan bahwa registrasi ulang merupakan bagian dari persiapan peserta untuk kembali aktif. Proses ini juga menjadi langkah penting agar program pemutihan berjalan tertib dan transparan.
Pentingnya Verifikasi dan Keadilan Sosial
Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani, menekankan pentingnya verifikasi ketat dan transparansi dalam pemutihan tunggakan. Ia mengingatkan bahwa kebijakan ini harus benar-benar menargetkan kelompok yang tidak mampu secara finansial.
Menurut Netty, pemutihan tidak boleh menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang disiplin membayar iuran. Pemerintah wajib memastikan agar kebijakan ini tidak menurunkan kepatuhan peserta lainnya dalam membayar iuran.
Ia menyoroti tunggakan lebih dari Rp 10 triliun yang berasal dari peserta mandiri atau PBPU. Hal ini menunjukkan perlunya pembenahan sistem pembayaran, khususnya bagi pekerja sektor informal yang tidak memiliki pemotongan otomatis.
Netty menegaskan bahwa pemutihan tidak berarti menghapus tanggung jawab peserta secara keseluruhan. Kebijakan ini harus dipandang sebagai langkah kemanusiaan yang diikuti perbaikan sistemik dari penyelenggara JKN.
Tujuan dan Dampak Pemutihan Tunggakan
BPJS Kesehatan merupakan instrumen penting bagi perlindungan sosial nasional. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus menjamin keberlanjutan program, menjunjung keadilan, dan bebas dari praktik kecurangan.
Pemerintah menargetkan agar rakyat miskin yang tidak mampu melunasi tunggakan tetap bisa mengakses layanan BPJS Kesehatan. Pemutihan ini diharapkan meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kesehatan seluruh warga negara.
Selain itu, langkah ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kepatuhan dan kesadaran peserta dalam membayar iuran secara tepat waktu. Dengan sistem yang lebih transparan dan terverifikasi, manfaat JKN diharapkan lebih merata dan efektif.
Netty menegaskan bahwa pemutihan tunggakan harus disertai pengawasan yang ketat. Pemerintah perlu memastikan tidak ada potensi penyalahgunaan atau fraud dalam proses penghapusan tunggakan.
Pemutihan iuran BPJS Kesehatan juga menandai perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Langkah ini mencerminkan prinsip keadilan sosial dan komitmen untuk memberikan perlindungan bagi warga kurang mampu.
Dengan program ini, peserta yang sebelumnya menunggak dapat kembali aktif dan menikmati haknya dalam layanan kesehatan. Proses registrasi ulang menjadi kunci agar pemutihan berjalan tertib, adil, dan tepat sasaran.
Kebijakan ini sekaligus membuka kesempatan bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem pembayaran iuran. Perbaikan tersebut diperlukan agar sektor informal maupun peserta PBPU tidak lagi mengalami kendala dalam pemenuhan iuran BPJS Kesehatan.