JAKARTA - Usai menghadiri perayaan HUT ke-80 TNI pada pagi hari, Presiden Prabowo Subianto kembali melanjutkan aktivitas kenegaraannya dengan menggelar rapat terbatas di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Minggu malam, 5 Oktober 2025.
Dalam suasana santai namun serius, Presiden memanggil sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih untuk membahas sejumlah program prioritas pemerintah, terutama swasembada pangan dan ketahanan energi.
Rapat malam itu menjadi bagian dari rutinitas Presiden Prabowo yang kerap memanggil jajaran menterinya di luar jam kerja formal. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kebiasaan ini dilakukan agar Presiden bisa mendapatkan laporan langsung dan cepat mengenai perkembangan pelaksanaan program strategis nasional.
“Hari ini, setelah kita merayakan hari ulang tahun TNI yang ke-80, malamnya Bapak Presiden memanggil beberapa menko dan beberapa menteri. Ini memang kebiasaan beliau untuk mengecek langsung program-program yang sudah dicanangkan, termasuk mencari solusi bila masih ada kendala,” ujar Prasetyo Hadi kepada wartawan usai pertemuan.
Bahas Pangan, Energi, dan Pemberdayaan Masyarakat
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah menteri melaporkan perkembangan terkini dari program yang mereka jalankan, termasuk hambatan-hambatan di lapangan. Beberapa menteri juga menyampaikan usulan baru yang langsung ditanggapi oleh Presiden. Meski demikian, Prasetyo Hadi enggan merinci lebih jauh mengenai usulan-usulan yang disetujui oleh Presiden malam itu.
“Tunggu nanti pada waktunya akan kita umumkan,” katanya singkat sambil tersenyum.
Lebih lanjut, Prasetyo menuturkan bahwa rapat tersebut berfokus pada tiga bidang utama, yakni swasembada pangan, ketahanan energi, dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, Presiden menekankan pentingnya menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Swasembada pangan menjadi hal utama. Kita harus menjamin ketersediaan pangan nasional. Selain itu, tadi juga dibahas ketahanan energi, bagaimana kita memiliki peta jalan yang jelas untuk mengurangi ketergantungan energi dari luar negeri,” jelasnya.
Selain sektor pangan dan energi, Prasetyo menambahkan bahwa Menko Muhaimin Iskandar juga menyampaikan laporan tentang berbagai program pemberdayaan masyarakat. Beberapa di antaranya disepakati untuk segera dijalankan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi rakyat di tingkat akar rumput.
Program Padat Karya dan Perikanan Jadi Fokus Diskusi
Dalam pembahasan lanjutan, Presiden Prabowo turut menyoroti pentingnya program padat karya dan sektor perikanan sebagai bagian dari strategi membuka lapangan pekerjaan baru. Program ini diharapkan tidak hanya memperkuat ekonomi nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
“Kita juga membahas program padat karya. Selain membuka lapangan pekerjaan, sektor perikanan memiliki potensi ekonomi besar. Kita berharap dapat meningkatkan asupan protein ikan bagi rakyat kita,” ujar Prasetyo Hadi.
Melalui sektor perikanan yang diperkuat dengan kebijakan padat karya, pemerintah berharap dapat menciptakan efek ganda bagi ekonomi masyarakat pesisir. Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan visi Presiden untuk meningkatkan gizi masyarakat melalui konsumsi ikan yang lebih tinggi.
Koordinasi Antarkementerian Diperkuat untuk Efisiensi Program
Rapat di Jalan Kertanegara malam itu dihadiri sejumlah pejabat penting, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Kehadiran para menteri tersebut menunjukkan bahwa Presiden ingin memastikan koordinasi antarkementerian berjalan efektif. Program swasembada pangan dan ketahanan energi, misalnya, melibatkan lintas sektor yang luas mulai dari pertanian, kelautan, industri, hingga energi.
Melalui rapat informal semacam ini, Presiden ingin memastikan setiap kementerian bergerak dalam arah yang sama, tanpa tumpang tindih kebijakan. Dengan cara itu, implementasi program di lapangan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Swasembada Pangan Jadi Agenda Utama Pemerintah
Dalam setiap kesempatan, Presiden Prabowo kerap menegaskan bahwa kemandirian pangan adalah fondasi utama kedaulatan nasional. Oleh sebab itu, pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan sektor pertanian, memperluas lahan produktif, serta memperkuat cadangan pangan nasional.
Pemerintah juga mendorong peningkatan produktivitas melalui teknologi pertanian modern, optimalisasi pupuk, dan perbaikan sistem irigasi. Program-program ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan Indonesia tidak lagi bergantung pada impor bahan pangan pokok.
Dengan menekankan aspek ketahanan energi, Presiden juga ingin agar Indonesia mandiri dalam penyediaan sumber energi, terutama melalui pengembangan energi terbarukan seperti biofuel, panas bumi, dan tenaga surya. Langkah ini sekaligus bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap impor energi fosil.
Presiden Dorong Akselerasi Implementasi Program Prioritas
Meski pembahasan dilakukan di luar forum resmi, pertemuan malam di Kertanegara itu menggambarkan gaya kerja Presiden Prabowo yang intens dan cepat tanggap. Ia dikenal gemar memantau langsung jalannya program dan memastikan setiap target berjalan sesuai rencana.
Melalui pertemuan terbatas seperti ini, Presiden ingin memperkuat komunikasi dengan para pembantunya agar hambatan di lapangan bisa segera ditemukan solusinya. Model kepemimpinan ini menunjukkan pendekatan yang pragmatis dan berbasis hasil nyata.
“Kita harus memastikan bahwa setiap program prioritas berjalan efektif dan berdampak langsung pada rakyat,” demikian salah satu pesan yang disampaikan Presiden dalam rapat tersebut, menurut penuturan Prasetyo Hadi.
Meneguhkan Komitmen Pemerintah untuk Kemandirian Nasional
Rapat malam di 5 Oktober 2025 itu menegaskan kembali arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat kemandirian nasional melalui swasembada pangan, ketahanan energi, dan pemberdayaan rakyat.
Langkah konkret yang diambil pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian diharapkan dapat menghasilkan terobosan yang nyata di lapangan. Program padat karya, peningkatan produksi pangan, dan penguatan sektor perikanan menjadi tiga pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
Dengan pendekatan kerja yang cepat dan terukur, Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Pertemuan malam itu bukan sekadar rapat rutin, tetapi cerminan komitmen kuat untuk membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan.